Korupsi Makan-Minum RSUD Curup, 2 Tersangka Ditahan, Negara Rugi Rp 800 Juta

REJANG LEBONG - Langkah tegas diambil Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong dalam upaya pemberantasan korupsi. Dua individu telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini mendekam di balik jeruji besi atas dugaan penyalahgunaan anggaran makan-minum bagi pasien maupun non-pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup. Perbuatan mereka diduga telah merugikan kas negara hingga ratusan juta rupiah.

Kedua tersangka yang dimaksud adalah RI, yang berperan sebagai pihak pengadaan, dan DW selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Setelah menjalani pemeriksaan intensif, pada Rabu malam, 3 September 2025, sekitar pukul 20.00 WIB, status keduanya resmi dinaikkan menjadi tersangka. Tanpa menunggu lama, mereka langsung digiring menuju Lapas Kelas IIA Curup untuk menjalani penahanan.

Baca juga: KPK Panggil Haiyani Rumondang Mantan Dirjen Binaswaker dan K3 Terkait Kasus Pemerasan Sertifikat K3

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Rejang Lebong, Hironimus Tafonao, membenarkan adanya kerugian negara yang signifikan akibat kasus ini. Ia menyatakan bahwa perbuatan kedua tersangka telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 800 juta.

"Dari pengadaan makan-minum selama dua tahun anggaran, kerugian negara Rp800 juta, " ungkap Hironimus, Kamis (4/9/2025).

Baca juga: Politikus PAN Bengkulu Parizan Hermedi Jadi Tersangka Korupsi Aset Pasar Panorama

Kasus ini mulai terkuak ke permukaan setelah tim penyidik Kejari RL melakukan penggeledahan di RSUD Curup pada Selasa, 26 Agustus 2025. Sejumlah ruangan menjadi sasaran penggeledahan, dan dari sana, penyidik berhasil menyita berbagai barang bukti penting, termasuk dokumen, satu unit laptop, dan sebuah hard disk yang diduga menyimpan jejak-jejak aliran dana.

Hironimus menjelaskan lebih lanjut bahwa penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelidikan terkait anggaran makan-minum yang dicairkan pada tahun 2022 senilai Rp 1 miliar, dan pada tahun 2023 sebesar Rp 1, 3 miliar. Hingga berita ini diturunkan, total sebanyak 46 saksi telah dimintai keterangan untuk melengkapi bukti-bukti.

Baca juga: Direksi BUMN Asing Wajib Lapor Kekayaan, KPK Tegaskan Aturan

Pihak kejaksaan menegaskan bahwa proses penyelidikan kasus ini masih terus berjalan dan belum dinyatakan selesai. Ada kemungkinan munculnya tersangka baru seiring dengan pendalaman fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

"Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Kita masih mendalami fakta pemeriksaan, " tutup Hironimus. (PERS) 

Baca juga: KPK Sita Hampir Rp 100 Miliar dari Kasus Korupsi Kuota Haji 2024 di Era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas